Menuju Zero ODOL 2027, BPTD Kelas I Jawa Barat Bentuk Satgas Pengawasan dan Luncurkan Call Center ETLE Hub

Berita172 Dilihat

BANDUNG –JEJAKHUKUM.Net. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI memperkuat langkah pengawasan angkutan barang dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Percepatan Implementasi ETLE HUB sekaligus menghadirkan layanan terpadu Call Center ETLE Hub di nomor telepon +62 811-2200-114.

Langkah strategis yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat Nomor KP-BPTD JABAR 118 Tahun 2026 ini diambil menyusul masih ditemukannya pelanggaran dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalan raya. Melalui pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta integrasi data dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ke dalam sistem ETLE HUB, penegakan hukum diharapkan berjalan lebih akuntabel dan transparan guna mendukung kebijakan nasional menuju Indonesia Zero ODOL Tahun 2027.

Dalam pelaksanaannya, Satgas ETLE HUB BPTD Kelas I Jawa Barat memfokuskan pemantauan hasil deteksi kendaraan angkutan barang umum maupun khusus pada enam UPPKB di wilayah Jawa Barat, yakni UPPKB Balonggandu, Losarang, Tomo, Gentong, Cibaragalan, dan Kemang. Satgas bertugas mengelola dan memvalidasi data rekaman elektronik melalui aplikasi JITO, menangani indikasi pelanggaran dimensi maupun batas daya angkut (JBI), serta menindaklanjuti ketidaksesuaian dokumen kendaraan.

Selain penegakan di lapangan, Satgas juga mengoptimalkan peran Tim Teknis pada bidang sosialisasi dan edukasi dengan menghadirkan Call Center ETLE Hub melalui saluran Telepon dan WhatsApp di nomor telepon +62 811-2200-114.

Dengan mengusung semangat “Satu Kanal, Banyak Solusi”, layanan ini menjadi pusat komunikasi terpadu bagi masyarakat, pengemudi, pemilik kendaraan, maupun operator angkutan untuk mengakses empat layanan utama;

Informasi Lalu Lintas:

* Informasi prosedural seputar mekanisme ETLE Hub dan operasional UPPKB.

Konfirmasi dan Sanggahan:

* Konsultasi teknis serta validasi awal data terkait indikasi pelanggaran.

Pengaduan Masyarakat:

* Pelaporan dugaan pelanggaran ODOL di jalan maupun kendala pelayanan.

Akses Operator UPPKB:

* Penghubung koordinasi dengan unit layanan UPPKB terkait.Untuk menjamin kepastian prosedur, setiap laporan yang masuk melalui Call Center akan diproses melalui enam tahapan sistematis, mulai dari penerimaan, pencatatan, verifikasi awal, disposisi ke unit berwenang, penyampaian umpan balik status penanganan kepada pelapor, hingga evaluasi dan penutupan laporan.

Khusus bagi para pengguna aplikasi WhatsApp, pelapor juga langsung mendapatkan pesan respons otomatis berisi panduan konfirmasi, kontak email, dan menu pengaduan.

BPTD Kelas I Jawa Barat menegaskan bahwa layanan Call Center ini beroperasi sesuai prinsip perlindungan data pribadi dan batasan kewenangan, sehingga tidak berwenang menetapkan pelanggaran ataupun membatalkan sanksi hukum tanpa dasar yang sah.

Melalui sinergi antara Satgas Pengawasan ETLE HUB, petugas UPPKB, pemangku kepentingan terkait, serta partisipasi aktif masyarakat melalui Call Center +62 811-2200-114, BPTD Kelas I Jawa Barat berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang aman, tertib, dan berkeselamatan.(Red)