Surat Konfirmasi Dilayangkan LIN ke BPKAD, 1.4 Milliar dan 540 juta jadi Sorotan Utama, Ependi : Kasih Kami Jawaban yang Benar Jangan ada Penyesetan

KARAWANG, JEJAKHUKUM.net – Surat tertulis dilayangkan ke BPKAD Kabupaten Karawang pada Senin (9/11/2026) yang berisikan tentang permintaan kejelasan terkait anggaran 1,4 milliar yang dipergunakan BPKAD untuk biaya pengukuran +- 400 Bidang tanah yang menjadi milik/aset daerah.

Hal yang membuat lembaga ini bergerak dikarenakan adanya informasi tentang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh BPN sebagai lembaga resmi pemerintah, melainkan oleh BPKAD sendiri.

Bagaimana legitimasi keabsahan hasil ukur tersebut jika tidak ada dokumen pelengkap, seperti surat permohonan pengajuan pengukuran yang sah, dan BPN sendiri akan menerbitkan Surat Perintah Setor (STS), dan terakhir setelah diukur aset tersebut pastinya akan di bubuhi tanda tangan kasi Ukur dan saksi-saksi.

Dari informasi yang kami dapat dan data yang kami miliki, menurut Ependi hal tersebut diduga melanggar aturan, dan hasilnya harus di periksa dengan seksama oleh Inspektorat.

” Kami melihat apa yang dilakukan oleh Kepala BPKAD adalah terkait pengukuran lahan yang menjadi aset daerah terlalu diburu-buru, tanpa adanya kajian khusus sehingga hasilnya menimbulkan polemik. Jika hasil audit inspektorat selesai dan membenarkan, sudah seharusnya permasalahan ini dibuka ke publik agar jangan ada permalasahan lagi di kemudian hari”.

Selain itu, Ependi juga mengatakan bahwa ada permasalahan hukum yang belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat, tentang anggaran yang sudah dikembalikan hasil temuan BPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 547 juta. Meskipun uang tersebut sudah ada pengembalian, menurut aturan hukum hal tersebut tidak bisa terlepasa dari jerat hukum. Karna korupsi bukan lah delik aduan.

” Saat beliau (Eka Sanhata) Kepala BPKAD, menjabat sebagai PLT di DISPERINDAG, kurang lebih 6 bulan, timbul permasalahan hukum baru, walaupun setahun kemudian uang tersebut dikembalikan, tapi menurut UU TIPIKOR pasal 4, yang mengatakan Korupsi bukanlah delik aduan yang mana bisa dicabut setelah uang dikembalikan atau diganti.

Perbuatan tersebut juga sudah melanggar PP 12 tahun tahun 2019. Yang mana kandungan didalam isi PP tersebut sangatlah jelas. ” Imbuhnya.

Penutup, Ependi meminta penegakan hukum, jika inspektorat berani’ mengeluarkan hasil audit yang sebenarnya. Data yang diminta demi aturan hukum yang akan dijalani, kami siap berikan. (FK)