CIKARANG PUSAT, JEJAKHUKUM.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperkuat kerja sama pelayanan kesehatan lintas daerah guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan penanganan medis tanpa terkendala wilayah administrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, usai menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026). Kegiatan tersebut membahas penguatan layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu (AKI), percepatan penanganan stunting, hingga kerja sama pelayanan antarrumah sakit yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
Asep menegaskan, kesepakatan tersebut bertujuan memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan medis, baik di daerah asal maupun di luar wilayah tempat tinggalnya.
“Jangan sampai ke depannya pasien-pasien itu terbengkalai. Siapapun orang Tasik sakit di Bekasi, layani di Bekasi, begitu juga orang Bekasi yang sakit di daerah lain harus dilayani,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr. Arief Kurnia, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor juga difokuskan pada penurunan angka stunting serta kematian ibu dan balita. Ia menyebut prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi tahun ini mengalami penurunan sekitar lima persen, melalui keterlibatan sejumlah perangkat daerah, termasuk Bappeda dan Dinas Kesehatan.
Kerja sama tersebut juga mencakup pelayanan bagi masyarakat dengan kondisi khusus yang belum terakomodasi dalam jaminan BPJS Kesehatan, termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kasus-kasus yang tidak bisa ditanggung BPJS nanti akan dicover melalui kolaborasi dengan Gubernur. Termasuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Kabupaten Bekasi siap untuk melayani kasus-kasus yang berat,” jelas Arief.
Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Sri Erni, turut menegaskan kesiapan rumah sakit dalam menjalankan kesepakatan tersebut, termasuk melayani pasien dari luar Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk membantu penanganan sejumlah kasus yang tidak termasuk dalam cakupan jaminan BPJS Kesehatan.
“Alhamdulillah ada dukungan dari pemerintah provinsi sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Bekasi berharap akses pelayanan kesehatan semakin terbuka, terintegrasi, dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tanpa terkendala batas wilayah. (Red)
