Bandung, JEJAKHUKUM.NET – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus bersinergi dengan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) demi meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta menyediakan air minum yang aman dan layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kemendagri bersama stakeholder terkait menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perpamsi Tahun 2023 dengan tema “Meningkatkan Kinerja melalui Pembiayaan Alternatif” di Hotel Haris & Convention Festival Citilink, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).
“Sinergi antara Perpamsi dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum dan pendiri organisasi hendaknya tetap berjalan baik untuk mencapai tujuan dalam penyediaan pelayanan air minum aman, layak, dan berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Fatoni juga mengapresiasi atas keberadaan Perpamsi. Dia berharap dengan adanya kerja sama tersebut pelayanan air minum untuk masyarakat dapat ditingkatkan.
“Perpamsi diharapkan juga dapat melakukan penyesuaian kelembagaan, khususnya bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, serta bidang kerja sama. Kepengurusan Perpamsi juga harus transparan, akuntabel, dan menghindari benturan kepentingan,” jelas Fatoni.
Sampai saat ini, Perpamsi tercatat memiliki anggota sebanyak 339 BUMD Air Minum. Diharapkan dengan program kegiatan yang telah dijalankan Perpamsi dapat lebih berimbang untuk kemajuan BUMD Air Minum baik itu skala besar, menengah, dan kecil.
“Dari 339 BUMD Air Minum yang menjadi anggota Perpamsi, masih terdapat 107 BUMD Air Minum dengan jumlah pelanggan di bawah 10 ribu. Untuk itu, kehadiran Perpamsi diharapkan dapat menjadi wadah sharing knowledge sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata dalam pengelolaan BUMD Air Minum,” ucap Fatoni.
Selain itu, nantinya juga direncanakan akan ada kerja sama dengan Perpamsi mengenai pemenuhan dokumen best practice pengelolaan BUMD Air Minum. Dalam acara ini turut hadir sejumlah pejabat terkait, di antaranya Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Deputi Bidang Akuntan Negara, BPKP Sally Salamah, dan Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Berli Hamdani Gelung Sakti.
Kemudian hadir pula Direktur BUMD, BLUD & BMD, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Budi Santosa, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian ESDM Siti Susilawati, Kepala Pusat Air Tanah & Air Baku diwakili oleh Subkoordinator Pelaksana Teknis III, Sub Direktorat Perencanaan Teknis Kemen-PUPR Pulung Arya Pranantya, dan Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum BPKP Indra Khaira Jaya. Selanjutnya hadir juga Pengurus Pusat Perpamsi, Dewan Pengawas Perpamsi, Pengurus Daerah Perpamsi, afiliasi Perpamsi, dan Anggota Luar Biasa Perpamsi. (*RED)
