Karawang, Jejakhukum.net – Jangan jadikan Sekolah sebagai wadah mencari keuntungan, dengan berbagai alasan klasik yang selalu dikedepankan oleh pihak sekolah seolah negara kurang perhatian dan lepas tanggung jawab.
Kata-kata “kurangnya anggaran”. selalu itu yang dikedepankan oleh pihak sekolah ketika ada lembaga sosial kontrol mendatangi untuk konfirmasi.
Seperti halnya SMKS TEXMACO, yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Klari, melalui bagian Staf TU (Irwan) menjelaskan tentang adanya pungutan yang besar di sekolahnya, dan ketika komunikasi melalui telepon WhatsApp Kepsek mengiyakan hal tersebut terjadi, dikarenakan kurangnya anggaran bagi sekolah, Rabu (16/10).
“Memang di sekolah kita ada bayaran sebesar 150ribu/bulan” kata Kepsek.
Belum lagi bagi siswa kelas sepuluh, diperawal masuk harus mengeluarkan kocek jutaan rupiah untuk Pakaian seragam, Bangunan, Ekstrakurikuler dll. Hal ini menceritakan rusaknya dunia pendidikan yang katanya wajib belajar 12 tahun yang mana anggaran nya di biayai oleh negara.
Banyaknya pungutan yang berdalih sumbangan pada setiap sekolah Negeri ataupun Swasta, apakah harus dibiarkan??
Hampir tiga (3) milliar dalam setahun nya anggaran negara melalui Dana Bos dan BOPD yang masuk kantong sekolah SMKS TEXMACO kemana? siapa penikmat gelap dibalik itu semua kalau didalam perjalanan nya sekolah tersebut masih memungut iuran dan lainnya.
Sampai kapan hal seperti ini berlanjut, seolah tidak ada satupun instansi negara yang mau peduli.
Dalam waktu dekat, LBH Lembaga Investigasi Negara (LIN), akan menyiapkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Pendidikan, terkait maraknya pungli disekolah yang berdalih sumbangan.
” Kami akan memberikan laporan kepada kementerian pendidikan di jakarta dalam waktu dekat ini, melihat perkembangan dunia pendidikan yang semakin amburadul,” kata, Suradi, SH.
Bila perlu “kembalikan sekolah seperti dulu, diwajibkan membayar SPP dengan kepastian sekolah tidak lagi menerima bantuan dari negara berbentuk BOS” tutupnya. (thon)
