‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Hukum

Anggaran BOS 4.5 Milliar SMPN I Rengasdengklok di Soal, LIN: Tunggu Lengkap Data, Kita Laporkan!!

Berita, Daerah, Hukum, Pendidikan|Oktober 31, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Hasil investigasi LIN ke SMPN I Rengasdengklok beberapa waktu lalu

Kasus Pengadaan Laptop dan PC pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Belum Tersentuh Hukum, Ependi: Ada Backup Kuat di Belakang!

Berita, Daerah, Hukum, Kejaksaan RI, Nasional, Pendidikan|Oktober 19, 2025Oktober 19, 2025

Kota Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Ratusan Desa di Bekasi Patut Diperiksa Kejaksaan, Dugaan Penyimpangan Anggaran Jadi Trend

Berita, Daerah, Hukum, Kejaksaan RI|Oktober 8, 2025

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Dugaan Penyimpangan anggaran yang terjadi di banyak Desa

2 Desa 1 Sekolah Siap Masuk Lapdu ke Kejaksaan, LIN: Kawal Hingga Tuntas!!

Berita, Daerah, Hukum, Kejaksaan RI, Nasional|Oktober 7, 2025

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Adanya dugaan tindak pidana korupsi disejumlah desa yang

7 Miliar Dana BOS SMKN 1 Pebayuran Diduga Bermasalah, LIN : Laporkan!

Berita, Daerah, Hukum, Kejaksaan RI, Pendidikan|Oktober 1, 2025

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Tabir dugaan penyalahgunaan Dana BOS di SMKN 1

7,2 Milliar Dana Bos SMAN 1 Cikut Gelap, LIN: Ada dugaan Kepsek Bermain

Berita, Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintah Daerah, Pendidikan|September 29, 2025

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Hasil investigasi LIN ke SMAN 1 Cikarang Utara

Menguak Tabir 4.5 M Dana Bos SMAN 1 Kedungwaringin, LIN: Kita Laporkan Segera

Berita, Daerah, Hukum, Kejaksaan RI, Pendidikan|September 29, 2025

Kabupaten Bekasi, Jalurkhusus.com – Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di

750 juta Anggaran BUMDES Karangsegar di Soal, LIN: Kecurangannya Kita Laporkan Segera!

Berita, Daerah, Hukum, Kejaksaan RI|September 16, 2025September 16, 2025

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Hasil Investigasi beberapa waktu lalu terhadap beberapa Desa

Antrian Jerigen Berburu Solar Subsidi di Medangasem, LIN: Ada Pengepulnya??

Berita, Daerah, Hukum|September 14, 2025September 14, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Fenomena antrian panjang dirijen di SPBU 34.41342 yang terletak

Sebelumnya
1
…
9
10
11
12
13
…
89
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.