‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Hukum

Klarifikasi Kades Mekarsari di Salah Satu Media, Menyesatkan

Berita, Daerah, Hukum|Agustus 15, 2025Agustus 15, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Pernyataan klarifikasi yang disampaikan Kepala Desa Mekarsari, Dede Gusnul,

Dugaan Penggelapan Dana Desa Mekarsari: Kepala Desa Menghilang, Anggaran Ketahanan Pangan dan PMT Gelap

Berita, Daerah, Hukum|Agustus 14, 2025Agustus 14, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net — Aroma busuk dugaan penyelewengan Dana Desa kembali tercium, kali

Dugaan Penyelewengan Dana Bos oleh Oknum di Sekolah

Berita, Daerah, Hukum|Agustus 9, 2025Agustus 14, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat,

Dalangnya Masih Berkeliaran, Kasus Dugaan Korupsi Milliaran di Dinas Pendidikan Belum di Proses Hukum

Berita, Daerah, Hukum, Pemerintah Daerah|Agustus 5, 2025

Kota Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Sebuah perencanaan yang sempurna untuk menikmati uang haram

Food Tray import (tidak food grade), SNI Palsu, tanpa Bayar Pajak (PPN)

ASPRADAM dan APMAKI Dukung Program MBG Menggelar Sarasehan, Kritisi Barang Selundupan dan Importir Tak Bayar PPN ?

Artikel, Berita, Ekonomi, Hukum, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kuliner, Nasional, Pangan, Pemerintah Pusat|Juli 31, 2025Agustus 4, 2025

JAKARTA | JejakHukum.Net – Assosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM) dan

Apresiasi dan Penghargaan atas Pengabdian Dr. H. Sobandi sebagai Biro Hikum & Humas MA-RI

Apresiasi Atas Pengabdian Dr. H. Sobandi Serta Pejabat Baru Mahkamah Agung RI. FORSIMEMA ucapkan Selamat dan Terima Kasih

Berita, Hukum, Mahkamah Agung RI, Nasional, Pengadilan, Peristiwa|Juli 30, 2025Agustus 2, 2025

JAKARTA | JejakHukum.Net – Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA)

Dugaan Korupsi Dana Desa Barugbug Menguat: Ketahanan Pangan Tidak Jelas, Balai Desa Tak Sesuai Anggaran

Berita, Daerah, Hukum|Juli 29, 2025Juli 29, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Praktik korupsi anggaran publik kembali diduga terjadi di tingkat

Kasus Dugaan Korupsi 4.7 M Pengadaan Alat olahraga Menunggu Putusan, Ependi: Penegak Hukum Jangan Masuk Angin

Berita, Daerah, Hukum|Juli 22, 2025Juli 22, 2025

Kota Bekasi | JEJAKHUKUM.net – Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat

Anggaran RSUD Kota Bekasi Tembus Setengah Triliun, Untuk Apa Saja? Begini kata Aktivis Anti Korupsi

Berita, Daerah, Hukum|Juli 21, 2025Juli 21, 2025

Kota Bekasi | JEJAKHUKUM.net – Besarnya alokasi anggaran yang diterima Rumah Sakit

Sebelumnya
1
…
11
12
13
14
15
…
89
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.