‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Kepolisian/Polri

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang, Menduga Pemerintah Daerah Bulukumba Pro PT.London Sumatera Bulukumba

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Januari 8, 2024

JEJAKHUKUM.NET – JAMBI, Kuasa Hukum masyarakat Adat Kajang, DR.Muhammad Nur, S.H.,M.H dari

Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai PDI Perjuangan, bersama Caleg DPRD Karawang, mensosialisasikan tata cara pencoblosan.

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Januari 5, 2024

Karawang, JEJAKHUKUM.NET [] Memanfaatkan masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Calon Anggota

Diduga Tambang Tidak Berizin Rusak Lingkungan, APH dan Pemda Tutup Mata, Warga Bertanya Ada Apa ???”

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Januari 4, 2024

JEJAKHUKUM.NET JAMBI-Rembang, Maraknya dugaan tambang galian C ilegal yang beroperasi di Kabupaten

Bupati H.anwar sadat,M,Ag TANJABAR Lantik 9 Pejabat Eselon II Di WFC

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Januari 4, 2024

Berharap Yang Dilantik Bisa Bekerja Maksimal Untuk TANJABAR Bupati Tanjung Jabung Barat

Jelang Pemilu 2024, Bupati Tanjab Barat Himbau Netralitas ASN

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Januari 3, 2024

JEJAKHUKUM.NET JAMBI- Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab

Terkait Perpanjangan HGU PT.LONSUM: “Ammatoa Pemimpin Masyarakat Adat Kajang Minta BPN/ATR Wilayah Sulawesi Selatan Tidak Setujui Perpanjangan HGU

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Januari 2, 2024

JEJAKHUKUM.NET JAMBI-PT.Lonsum Bulukumba tidak legowo meninggalkan kawasan adat Kajang padahal Hak Guna

Apel Kesiapan Pemkot Bekasi, TNI/Polri Pengamanan Malam Tahun Baru, Pj. Wali Kota Bekasi: Ciptakan Kondusifitas dengan Langkah yang Tepat, Efektif dan Efisien

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Pemerintah Daerah, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 31, 2023Januari 1, 2024

BEKASI | jejakhukum.net – Di penghujung hari terakhir tahun 2023 Masehi, Pemerintah

Humas PT.Lonsum Bulukumba Akui Belum Miliki HGU Baru

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 30, 2023

JEJAKHUKUM.NET JAMBI-Menjelang berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT.Lonsum Bulukumba per tanggal 31

BAIN HAM RI Komitmen Jalankan Program Klinik Hukum Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 29, 2023

JEJAKHUKUM.NET. JAMBI-Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sebelumnya
1
…
22
23
24
25
26
…
52
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.