Pontianak, Jejakhukum.net – 4 September 2024 – Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, merespons serius isu yang beredar terkait dugaan kecurangan dan suap dalam seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kasus ini mencuat setelah ditemukan kejanggalan dalam hasil seleksi Pantukhir, di mana dari 28 peserta, hanya 17 yang dinyatakan lolos.
“Anehnya, salah satu peserta dengan peringkat 17 justru tersingkir dan digantikan oleh peringkat 21, yang memicu dugaan adanya permainan tidak sehat oleh pihak yang terlibat, termasuk ketua pelaksana seleksi yang diduga sebagai pelaku.
“Menanggapi hal tersebut, Irjen Pipit Rismanto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menindak tegas jika ditemukan bukti adanya penyimpangan oleh aparat kepolisian dalam proses seleksi. “Kita tidak boleh ragu-ragu. Jika ada dugaan penyimpangan, apalagi melibatkan aparat, kami berkomitmen untuk menegakkan aturan dan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
“Irjen Pipit juga menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam seleksi IPDN terbatas pada bidang tertentu, seperti kesehatan, tes jasmani, dan psikologi. Hasil dari seleksi tersebut kemudian diserahkan kepada Panitia Pusat yang berada di bawah naungan kementerian terkait. “Seleksi yang kami lakukan benar-benar objektif.
Hasilnya diserahkan kepada Panitia Pusat, dan data kami bisa ditunjukkan oleh Kepala Biro SDM.
Namun, informasi yang beredar di media sosial ini perlu dicross-check terlebih dahulu sumbernya,” tambahnya.
Kapolda menekankan pentingnya mendapatkan penjelasan yang akurat dari pihak berwenang terkait isu ini, terutama dari pakar SDM yang terlibat langsung dalam proses seleksi. Ia juga menegaskan bahwa selama ini rekrutmen di bawah pengawasan kepolisian dilakukan dengan objektivitas dan transparansi. “Selama ini tidak ada masalah dalam setiap rekrutmen. Jika ada isu seperti ini, saya sarankan agar kita bisa menyelesaikannya bersama-sama secepat mungkin,” jelasnya.
Kasus dugaan kecurangan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama para calon praja dan keluarganya. Masyarakat berharap agar proses seleksi dapat berjalan adil tanpa ada intervensi yang merugikan peserta yang berhak. Pihak kepolisian berjanji akan terus memantau dan menyelidiki setiap indikasi penyimpangan yang muncul, demi menjaga integritas proses seleksi IPDN.
