Puluhan Tahun Amanat UU Terabaikan, DPRD Kabupaten Bekasi Desak Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres Pembentukan PHI

Diduga KPK Kembali Akan Geledah di Kalbar : Siapa yang di Bidik?

PW GNPK RI Kalbar Pertanyakan Menyusutnya Barang Bukti Rokok

Kapolres Melawi Sambut Hangat Kunjungan Silaturahmi Awak Media

FSPTN Dan Pemerintah Kampung Kandis Demo PT Gas Tuntutan: Agar Perusahaan Memberikan Pekerjaan Bongkar Muat Kepada Masyarakat Kampung Kandis

#KejariKarawang

Rapuhnya Kontruksi Hukum di Karawang, Adakah Syarat Kepentingan Sektoral,? LIN: Belasan Lapdu yang Bikin Gagal Faham

Berita, Daerah, Hukum, Kejaksaan RI|September 10, 2025September 10, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Karawang besutan Ependi, biasa

Dugaan Penggelapan Dana Desa Mekarsari: Kepala Desa Menghilang, Anggaran Ketahanan Pangan dan PMT Gelap

Berita, Daerah, Hukum|Agustus 14, 2025Agustus 14, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net — Aroma busuk dugaan penyelewengan Dana Desa kembali tercium, kali

Dugaan Korupsi Dana Desa Barugbug Menguat: Ketahanan Pangan Tidak Jelas, Balai Desa Tak Sesuai Anggaran

Berita, Daerah, Hukum|Juli 29, 2025Juli 29, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Praktik korupsi anggaran publik kembali diduga terjadi di tingkat

Melawan atas Perpres Nomor 191/2014, Jo 117/2021 Mantan Kadis LH Karawang Apakah ada Sanksi Hukum?

Berita, Daerah, Hukum|Juli 10, 2025Juli 10, 2025

Karawang | JEJAKHUKUM.net – Peraturan Presiden no:191/2014 Jo 117/2021, adalah sebuah aturan yang

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.