Pontianak, Jejakhukum.net – Pengumuman kelulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kalimantan Barat Tahun 2024 mendapat protes keras dari H.Hendri Rivai SE, SH, MH yang merupakan orang tua salah satu calon praja IPDN Kalbar. Hendri Rivai yang dikenal sebagai Advokat-Konsultan Hukum menilai ada dugaan “permainan” oknum dalam penentuan kelulusan IPDN. Dia mencium aroma tak sedap berbau suap dalam dalam hal ini. Dia menduga ketidaktransparanan dalam proses seleksi penerimaan calon praja di IPDN Kalbar.
Menurutnya berdasarkan data yang diunggah di website resmi IPDN Kalbar, seharusnya ada 17 calon praja dengan nilai tertinggi yang berhak dinyatakan lulus. Namun, kejanggalan muncul ketika seorang calon praja dengan peringkat ke-21 justru dinyatakan lolos, meski tidak masuk dalam kriteria kelulusan.
” Bukti ketidakberesan ini semakin diperkuat dengan munculnya dugaan praktik suap yang melibatkan oknum yang mengaku sebagai orang dalam IPDN. Oknum tersebut diduga meminta uang sebesar kurang lebih Rp 50 juta kepada orang tua calon praja dengan janji meluluskan anak mereka”, ungkap Hendri dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan Selasa malam (3/9/24).
“Kami merasa ada yang tidak beres. Berdasarkan nilai yang diposting, seharusnya ada 17 orang dengan peringkat tertinggi yang lolos, tapi malah anak yang berada di peringkat 21 yang dinyatakan lulus. Ini jelas menyalahi aturan,” ujar Hendri.
” Kontroversi ini semakin memanas setelah diketahui bahwa pengumuman kelulusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro IPDN Kalbar, La Ode Muhammad Alam Jaya, S.STP., M.Si. dan Jumhari yang sebagai ketua panitia seleksi yang ternyata adalah ayah dari calon praja yang berada di peringkat 21 tersebut.
” Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konflik kepentingan dan pelanggaran aturan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan tersebut., ” papar Hendri.
Banyak pihak, termasuk para orang tua calon praja, menuntut penjelasan dari pihak IPDN Kalbar dan meminta agar proses seleksi diulang dengan prosedur yang lebih transparan dan sesuai aturan. Mereka juga meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan suap yang mencoreng proses seleksi ini.
Dugaan tersebut masih belum terkonfirmasi kepihak IPDN Kalbar. Awak media akan mencoba menghubungi pihak IPDN Kalbar , Rabu (4/9/24).
Namun, tekanan publik terus meningkat agar masalah ini segera diselesaikan dengan cara yang transparan dan adil, demi menjaga integritas dan kredibilitas IPDN sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya bebas dari praktik-praktik kotor.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, yang berharap agar keadilan ditegakkan dan proses seleksi calon praja IPDN Kalbar dilakukan dengan integritas yang tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
