Pontianak, Jejakhukum.net – Pengurus Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalimantan Barat (Kalbar) yang dipimpin langsung oleh Ketua LAKI Kalbar, Burhanudin Abdullah, melakukan audiensi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalbar pada Rabu, 3 Oktober 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Burhanudin didampingi oleh H. Ali Anafiah selaku Dewan Penasehat LAKI serta Ketua GNPK-RI Ellysius Aidy.
Mereka diterima oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar, Andi Tenri Abeng, bersama beberapa pejabat BPN lainnya, termasuk Kepala Bidang Sengketa Ahmad, Kepala Bidang Survei dan Pengukuran Sigit, serta Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak Tomi Aritonang.
Dalam pertemuan itu, Burhanudin Abdullah menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum kepala desa di Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Burhanudin menjelaskan bahwa warga diminta membayar antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta untuk pengurusan sertifikat tanah yang seharusnya gratis dalam program PTSL.
Burhanudin juga mengungkapkan adanya kasus di mana masyarakat yang telah lama menggarap tanah tiba-tiba mendapati sertifikat tanah atas nama orang lain. Ia menduga ada keterlibatan oknum BPN dalam masalah tersebut. “Saya menduga aktornya oknum BPN,” ujar Burhanudin, seraya meminta agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan lebih baik.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa meskipun ada banyak kasus tanah yang belum terselesaikan, BPN juga telah menyelesaikan banyak pengurusan sertifikat dengan baik, namun kurang mendapat perhatian publik.
Menurutnya, jika persoalan tanah tidak dapat diselesaikan di tingkat BPN, sebaiknya dilanjutkan ke pengadilan. “BPN tidak ingin mengambil risiko jika kasus tanah sudah lebih dari lima tahun karena ini melibatkan masa lalu,” jelas Andi.
Andi juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, BPN Kalbar berusaha membantu menyelesaikan persoalan tanah masyarakat.
Banyak kasus tanah, terutama di Kabupaten Kubu Raya, yang masih tertunda karena data yang kurang akurat. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan persoalan tanah dengan data yang jelas agar dapat diproses lebih lanjut.
“Kami siap membantu proses administrasi, asal datanya akurat. Jika lebih dari lima tahun, silakan ajukan ke pengadilan,” tambah Andi.
Secara terpisah dalam wawancara usai pertemuan dengan Kakanwil BPN Kalbar Ketua LAKI Kalbar Burhanudin Abdullah mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, dua persoalan utama disampaikan kepada Kepala Kanwil BPN Kalbar. Pertama, mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilai banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Kedua, pembahasan terkait mafia tanah yang masih menjadi isu krusial di wilayah tersebut.
“Selain untuk berdiskusi dan berbagi pandangan, kami juga datang untuk mendukung BPN Kalbar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan di Kalimantan Barat. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa memiliki hak kepemilikan tanah tanpa pungutan yang besar, serta prosesnya dapat diselesaikan dengan cepat,” ujar Ketum LAKI.
Program PTSL yang tengah berjalan di Kalbar diharapkan dapat diperbaiki dengan kuota yang lebih besar agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, terkait isu mafia tanah, pihak BPN Kalbar telah memiliki strategi untuk mempercepat penyelesaian berbagai kasus yang ada.
LAKI dan GNPK RI Kalbar juga memberikan apresiasi kepada Kepala Kanwil BPN Kalbar yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kalbar. “Kami mendukung penuh program BPN Kalbar dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada, serta siap berperan aktif di lapangan untuk membantu,” tambahnya.
Audiensi ini menunjukkan adanya sinergi antara LAKI, GNPK RI, dan BPN Kalbar dalam upaya menyelesaikan permasalahan pertanahan di Kalimantan Barat.
Di akhir audiensi, Andi menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat akan terus dioptimalkan, termasuk melalui program “Sapa Kalbar” yang disiarkan secara langsung di TVRI setiap Jumat untuk menerima keluhan masyarakat.
