Kabupaten Bekasi, JEJAK HUKUM. net – Lembaga Investigasi Negara telah menyampaikan beberapa point penting yang menjadi perhatian khusus DPRD Kabupaten Bekasi.
Beberapa point yang seharusnya dapat segera ditindaklanjuti yakni permasalahan penggunaan BBM non subsidi Ilegal yang dipasok dari perusahaan yang bukan mitra kerja PPN.
Point berikutnya ada pada Dinas atau Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
Menurut Ependi, Lembaga nya saat ini fokus pada LRA yang sedang maupun telah berjalan.
Hasil analisa team Hukum LIN mengacu pada data Audit BPK ditambah investigasi dan konfirmasi yang terus dilakukan, kesimpulan pertama yang harus dilakukan adalah DPRD harus lakukan Pansus khusus anggaran dan pertanggungjawaban terhadap PA, PPK atas LRA yang sudah atau sedang berjalan.
” Kami sudah menyerahkan beberapa dokumen penting hasil audit BPK, dan hasil analisa team hukum. Harapan kami dari beberapa point penting yang sudah kami sampaikan dan diterima langsung oleh ketua dprd dapat segera ditindaklanjuti.
Selain dua point yang kami sudah sampaikan berikut data pendukung nya, kami juga sudah menyiapkan data audit bpk, terhadap beberapa dinas lain yang juga menunggu untuk segera dirapihkan”, Ujarnya.
Ada catatan gelap yang menempel didinding Pemkab Bekasi. Sudah waktunya harus segera dihapus. Bekasi harus Move-on, Bekasi harus berbenah. Melalui sikap tegas DPRD dan pungsi kontrol yang melekat ada pada semua wakil rakyat, bila digunakan dengan sebenarnya, adalah salah satu indikator untuk Bekasi bisa BERSINAR lagi.
” Ada kekuatan hukum dan memiliki hak imun yang kuat bagi DPRD untuk melakukan satu perubahan. Pungsi kontrol yang melekat pada tubuh setiap wakil rakyat, bila dipergunakan dengan tepat sasaran, sepertinya Bekasi bisa cepat pulih,dan sesuai harapan, Bekasi BERSINAR itu bisa terjadi dan tidak boleh sirna. Itupun jika semua Anggota Dewan sepakat dan sepemahaman”, Tutupnya.
