‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Daerah

Peluru 'Nyasar Latihan Tembak Militer memakan Korban

Anaknya Terkena ‘Peluru Nyasar’ Diduga dari Senjata Kesatuan Marinir, Sang Ibu Mencari Keadilan Hingga Ke Presiden ?

Berita, Daerah, Hukum, Militer, Nasional, News, Peristiwa|April 2, 2026April 3, 2026

JAKARTA | JejakHukum.Net – Peristiwa dugaan terjadinya insiden peluru dari Kesatuan (Marinir)

Kasus Dugaan Korupsi pada DLH Kabupaten Bekasi Tahun 2023, Masuk Proses Telaah Kejaksaan Tinggi Jabar, LIN: Apresiasi Penegakan Hukum Untuk Kejaksaan Tinggi Jabar

Berita, Daerah, Hukum|April 2, 2026April 2, 2026

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada DLH Kabupaten

Kadis Kominfo Lambar Luruskan Pemberitaan Isu Larangan Kendaraan Plat Luar Daerah Parkir di Lingkungan Pemda

Berita, Daerah|April 1, 2026

LIWA, JEJAKHUKUM.net – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Barat,

Dinkes Bekasi Siaga 24 Jam, Pastikan Layanan Kesehatan Optimal bagi Korban Banjir

Berita, Daerah|Maret 31, 2026

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi hingga

Kasus Dugaan Pengeroyokan Terhadap Seorang Warga di Kabupaten Bekasi Resmi Dilaporkan ke Polres Metro Bekasi

Berita, Daerah, Hukum|Maret 28, 2026Maret 28, 2026

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Tim kuasa hukum korban, yang diidentifikasi sebagai Komarudin,

Milad ke-24 Tahun LSM GMBI Via Zoom Meeting bersama Ketum

Fokuskan Kepentingan Masyarakat Luas, MiLAD Ke-24 Tahun LSM GMBI dirangkai Halal Bihalal Lebaran 2026

Berita, Daerah, News, Ormas/LSM, Peristiwa|Maret 28, 2026Maret 29, 2026

BEKASI | JejakHukum.Net – Sebagai ajang silaturahmi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI

Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Diminta Segera Periksa Inspektorat, LIN : Anggaran Belanja Besar, Kinerjanya di Ragukan

Berita, Daerah, Hukum, Nasional|Maret 25, 2026Maret 25, 2026

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi.

Bupati Karawang Lantik Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkades Serentak Sistem Digital

Berita, Daerah|Maret 20, 2026Maret 20, 2026

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Bupati Karawang Aep Syaepuloh melantik sembilan kepala desa terpilih

Euforia Mudik Gratis Memuncak, Bupati Aep Perluas Armada Sampai Lampung

Berita, Daerah|Maret 20, 2026

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Antusiasme masyarakat terhadap program mudik gratis Pemerintah Kabupaten Karawang

Sebelumnya
1
…
8
9
10
11
12
…
90
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.