‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Daerah

Plt Bupati Bekasi Dinilai Lakukan Pembohongan Publik : Janji Transparansi Audit BUMD Hanya Isapan Jempol & Goroh Belaka

Berita, Daerah|Februari 28, 2026

BEKASI, JEJAKHUKUM.net – Jum’at, 27/02/2026 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia

Terkuak..! Rp.66 miliar Insentif Hanya untuk Pegawai ASN BAPENDA Kabupaten Bekasi, LIN: Bupati Tahu gak tuh

Berita, Daerah, Nasional|Februari 25, 2026

Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Sebanyak Rp.66 miliar anggaran di kucurkan dari Kas daerah

66 Miliar Insentif Khusus ASN Dispenda Bekasi, LIN: Rakyat di Peras Bayar Pajak, Pejabatnya Tertawa

Berita, Daerah, Hukum|Februari 24, 2026

Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Sudah saatnya masyarakat Kabupaten Bekasi mengerti apa yang sebenarnya terjadi

Sorotan Pengelolaan Pasar Tumpah Ramayana Cikarang, Pekerja Angkut Sampah Minta Perhatian Pemkab Bekasi

Berita, Daerah|Februari 24, 2026

Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Kondisi pengelolaan kebersihan di lokasi relokasi pedagang Pasar Tumpah

Desa Digital Diduga jadi Ladang Korupsi Oknum Kades, Barang Bobrok dibeli, Perintah Siapa??

Berita, Daerah, Hukum|Februari 23, 2026

Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Program Desa Digital yang digadang-gadang akan membawa dampak positif

Bubarkan Inspektorat..!, Puluhan Miliar Anggaran diserap, Hasil Kerja Nihil

Berita, Daerah, Hukum|Februari 23, 2026

BEKASI, JEJAKHUKUM.net – Sebagai Aktivis antikorupsi yang aktif bersama Lembaga Investigasi Negara

Pelayanan Prima Samsat Kabupaten Bekasi Hingga Mendapat Apresiasi Warga Wajib Pajak

Samsat Kabupaten Bekasi Dipuji Wajib Pajak, Alur Jelas dan Pelayanan Cepat

Artikel, Berita, Daerah, Kepolisian/Polri, News, Pemerintah Daerah, Sosial|Februari 19, 2026Februari 20, 2026

BEKASI | JejakHukum.Net – Pelayanan administrasi kendaraan dengan kejelasan tanda dan alur

Dugaan Pelanggaran K3 dan Alih Fungsi Lahan, IWO Indonesian Angkat Bicara

Berita, Daerah|Februari 18, 2026

BEKASI, JEJAKHUKUM.net – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Indonesia DPD Kabupaten Bekasi

Lahan Hijau Bukan Untuk Usaha demi Kepentingan Pribadi

Lahan Jalur Hijau Cilincing Jadi Tempat Pemotongan Mobil ilegal, FWJ Indonesia Soroti Dugaan Back up Istri Kapolsek ?

Berita, Daerah, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Nasional, News, Umum|Februari 17, 2026Februari 18, 2026

JAKARTA | Jejakhukum.Net – Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau jalur hijau

Sebelumnya
1
…
10
11
12
13
14
…
90
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.