‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Daerah

Mukhlis Basri Sambangi Keluarga Siswa Kembar Asal Krui yang Lolos UI, Beri Dukungan di Perantauan

Berita, Daerah, Nasional|Juli 15, 2026

JEJAKHUKUM.net – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Mukhlis Basri,

Berkas Temuan Hasil Audit BPK sudah Diterima Ketua DPRD, Lanjut Untuk Perbaiki atau Diam Makin Rusak!!

Berita, Daerah, Nasional|Juli 14, 2026

Kabupaten Bekasi, JEJAK HUKUM. net – Lembaga Investigasi Negara telah menyampaikan beberapa

DPP LBH FRIC Apresiasi Polri Ungkap Dugaan Korupsi dan TPPU Jampidsu

Berita, Daerah, Nasional|Juli 14, 2026

Jakarta, JEJAKHUKUM.net – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Fast Respon Indonesia

Permasalahan BAPENDA dan LH Jadi Topik Utama, LIN Minta DPRD Gunakan Fungsi Kontrol, Jangan Biarkan Bekasi Tambah Kusut

Berita, Daerah|Juli 14, 2026

Kabupaten Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Kasus ijon yang saat ini masih menjadi trending topik

Komisi I DPRD Karawang Bedah Legalitas Perizinan THM, Penegakkan Perda Minol Jadi Sorotan

Berita, Daerah|Juli 13, 2026

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Komisi I DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat

Komisi III DPRD Karawang Dalami Dugaan Dampak PT SAI, Soroti Banjir dan Legalitas Izin Amdal

Berita, Daerah|Juli 13, 2026

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat

Tak Kunjung Usai Konflik Lahan Kampung Temusai Muara Dua

Berita, Daerah|Juli 11, 2026

Bengkalis, JEJAKHUKUM.net – 10 Juli 2026 Konflik lahan yang melibatkan masyarakat Kampung

Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK

Berita, Daerah|Juli 1, 2026

SUMEDANG, JEJAKHUKUM.net – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Anggaran MAMIN Pemda Karawang di Soal, 3 Milliar lebih, jadi Temuan BPK, Furqon Jalaluddin Belum siap Klarifikasi

Berita, Daerah|Juni 26, 2026

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Investigasi intens Lembaga Investigasi Negara (LIN) ke sejumlah instansi

Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
…
90
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.