Ratusan Warga Tiga Desa di Ketungau Hilir Tuntut Plasma 30 Persen di Dalam HGU dan Pengembalian Lahan di Luar HGU Milik Masyarakat

‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

Pasukan 1000 Janda Rilis Trailer and Poster, Ungkap Kisah Historical Fantasy Action Tentang Perjuangan Gigih Perempuan Atjeh

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

Daerah

Kejaksaan Agung Memeriksa 9 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina

Berita, Daerah|Juli 31, 2025

JAKARTA, JEJAKHUKUM.net – Rabu 30 Juli 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa

Pengurus KSB PC.FSPTN Kabupaten Siak Sah Terima Bukti Laporan Pencatatan Dari Dinas Kadistransnaker Siak

Berita, Daerah|Juli 30, 2025

Siak, JEJAKHUKUM.net – Kepengurusan KSB Pimpinan cabang serikat pekerja transport Nusantara telah

Dukung Ketahanan Pangan di Serang, Polsek Petir Tanam Jagung

Berita, Daerah, Kepolisian/Polri|Juli 30, 2025

SERANG, JEJAKHUKUM.net – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polsek Petir

Pakar Hukum: Kundori Sudah Tak Berwenang Bicara soal SK Plt Ketua PWI Kalbar

Berita, Daerah, Nasional, Nasional, News|Juli 29, 2025Juli 29, 2025

KALBAR ] JEJAKHUKUM.net Konflik internal di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan

Dugaan Korupsi Dana Desa Barugbug Menguat: Ketahanan Pangan Tidak Jelas, Balai Desa Tak Sesuai Anggaran

Berita, Daerah, Hukum|Juli 29, 2025Juli 29, 2025

Karawang, JEJAKHUKUM.net – Praktik korupsi anggaran publik kembali diduga terjadi di tingkat

LAKI Desak Kejagung Supervisi Perizinan Pertambangan Kalbar, Usut Pejabat Terkait

Berita, Daerah, Nasional, News|Juli 29, 2025

JAKARTA ] JEJAK HUKUM. net Jakarta,29 Juli 2025 Laskar Anti Korupsi Indonesia

Ferry Sibarani Lantik Pengurus PPDI se-Sumut Periode 2025–2029: Tegaskan Peran Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Berita, Daerah|Juli 28, 2025

Medan | JEJAKHUKUM.net – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Pers

Maraknya Peredaran Rokok Non Legal di Kalimantan Barat Menjadi Sorotan Publik

Berita, Daerah, Ekonomi, Nasional|Juli 26, 2025

PONTIANAK ] JEJAKHUKUM.net Maraknya peredaran rokok Non legal yang beredar di Kalimantan

Kasus Dugaan Korupsi 4.7 M Pengadaan Alat olahraga Menunggu Putusan, Ependi: Penegak Hukum Jangan Masuk Angin

Berita, Daerah, Hukum|Juli 22, 2025Juli 22, 2025

Kota Bekasi | JEJAKHUKUM.net – Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat

Sebelumnya
1
…
47
48
49
50
51
…
90
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.