‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Hukum

Ada Tanah Negara di Sertifikat no. 00352, Ini Penjelasan Kuasa Hukum De.Keraton

Hukum|Agustus 13, 2024

Karawang, Jejakhukum.net – Tanah milik PJT II di Karawang diduga telah diserobot

Rampok Uang Negara di Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Uji Nyali Buat Kejaksaan Karawang, Berani?

Hukum|Agustus 12, 2024

Karawang, Jejakhukum.net — Modus operandi yang luar biasa dilakukan oleh kelompok kecil

Dana BOS SMPN 2 Telukjambe Timur: Siapa yang Menikmati?

Hukum, Pendidikan|Agustus 12, 2024Agustus 12, 2024

Karawang, Jejakhukum.net – Menyusul laporan mengenai pembelian LKS oleh siswa SMPN 2

DUGAAN BOBOLNYA UANG NASABAH DI BANK KALBAR 17 MILYAR MENJADI SOROTAN

Hukum, Peristiwa|Agustus 9, 2024

PONTIANAK, Jejakhukum.Net – Terkait dugaan bobolnya uang nasabah di Kantor Cabang Pembantu

Dugaan adanya Mafia perizinan di jajaran Citata DKI Jakarta

Terindikasi ‘Bermain Perizinan’ Kasatpel Citata Penjaringan ‘Ngaciir bin Purik bersama Staf Hindari Wartawan dan LSM

Hukum, Nasional, News, Pemerintah Pusat|Agustus 8, 2024Agustus 10, 2024

JAKARTA | jejakhukum.net – Sebagai Kantor pelayanan terhadap masyarakat (Layanan Publik) Ruangan

Obat Jenis G masih Marak di Bekasi

Toko Penjual Pil Tramadol dan Eximer masih Marak di Kota BEKASi, Polisi Mesti Bertindak ?!

Hukum, Nasional, News|Agustus 8, 2024Agustus 10, 2024

KOTA BEKASi – JejakHukum.Net |Para pemodal “Pil tipe G” memanfaatkan kamuflase ‘toko

Polda Metro Jaya Berhasil Ungkap 8 Kasus Kejahatan Ekonomi

Ekonomi, Hukum, Kepolisian/Polri, Nasional, News|Agustus 6, 2024Agustus 8, 2024

JAKARTA | jejakhukum.net – Subdit Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Kang Didi Minta Penegakan Hukum Tegas atas Ancaman ‘Banjir Darah’ di Karawang

Hukum|Agustus 4, 2024

Karawang, Jejakhukum.net – 4 Agustus 2024. Didi Kholidi, SH, yang akrab disapa

Gudang Ilegal Penyulingan Limbah B-3 Jadi Tinner di Pakuhaji Polisi ‘Tutup Mata’ ?

Hukum, News, Pemerintah Pusat|Agustus 3, 2024Agustus 4, 2024

TANGERANG | jejakhukum.net – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan

Sebelumnya
1
…
26
27
28
29
30
…
89
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.