‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Hukum

Halangi Polisi Grebek Narkoba, dua Warga Penengahan diamankan Polres Lampung Selatan

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kesehatan, Politik, Sosial|Desember 11, 2022Desember 14, 2022

LAMPSEL, JEJAKHUKUM.NET – Polres Lampung Selatan telah mengamankan dua orang pelaku yang

KPK, Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Kemenkominfo Launching SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi Pemda

Ekonomi, Hukum, Pendidikan, Politik, Sosial|Desember 10, 2022Desember 13, 2022

JAKARTA, JEJAKHUKUM.NET – Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Strategi Nasional Pencegahan

Ketua Pengurus Koperasi Saung Bekasi, NH jadi tersangka dugaan korupsi pemanfaatan BMD

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial|Desember 8, 2022Desember 9, 2022

KABUPATEN BEKASI, JEJAKHUKUM.NET – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Ketua Pengurus

Dugaan Korupsi Berjamaah, Oknum Kades dan Ketua BPD Siap- siap di Panggil Kejari

Hukum|Desember 7, 2022Juli 27, 2024

KARAWANG, JEJAKHUKUM.NET – Bantuan pemerintah pusat kepada masing-masing Desa, adalah bukti nyata

Polres Kayong Utara Melakukan Kunjungan Rutin serta Menghimbau terkait Prokes COVID-19 dan Sosialisasi Call Center

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Sosial, Umum|Desember 6, 2022

KAYONG UTARA, JEJAKHUKUM.NET – Bertempat di Mapolres Kayong Utara, sekitar pukul 09.00

Oknum BPD Kerjakan Proyek Desa, Ketum GPRI: Kami Laporkan ke Kajari Secepatnya

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Sosial|Desember 6, 2022

KARAWANG, JEJAKHUKUM.NET – Badan Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki tiga (3) pungsi

Terlibat Tawuran 13 Pelajar Di Serang Baru Diamankan Polisi

Artikel, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Sosial, Umum|Desember 2, 2022Desember 5, 2022

BEKASI, JEJAK HUKUM.NET – Keluarga korban pengeroyokan Erwan mengapresiasi Polsek Serang Baru

Forum Mahasiswa Kaltim DKI Gelar Aksi, Ary: Dugaan 21 IUP dan Oknum yang Terlibat Wajib Ditindak-lanjuti

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Politik, Sosial|Desember 1, 2022Desember 3, 2022

JAKARTA, JEJAK HUKUM.NET – Forum Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) Daerah Khusus Ibukota

Peduli Gempa Bumi Cianjur, M1R Tangerang-Bogor Kembali Gelar Penggalangan Bantuan

Artikel, Ekonomi, Hukum, Kesehatan, Politik, Sosial|November 28, 2022November 29, 2022

TANGERANG, JEJAK HUKUM.NET – Duka mendalam masih dirasakan masyarakat Indonesia pasca gempa

Sebelumnya
1
…
86
87
88
89
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.