‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Hukum

Mahasiswa Somasi Minta Menteri Evaluasi Kakanwil Kemenkumham Sumut, diduga Memonopoli Proyek

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial, Umum|Desember 16, 2022

MEDAN, JEJAKHUKUM.NET – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam wadah Solidaritas Mahasiswa Demokrasi

Kemenkum HAM RI Gelar Refleksi, Jelang Akhir Tutup Tahun 2022

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial|Desember 15, 2022Desember 18, 2022

TANGERANG, JEJAKHUKUM.NET – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H.

Puan Ingatkan Pemerintah Kendalikan Harga Pangan dan TNI/Polri Jaga Keamanan Libur Natal-Tahun Baru

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial|Desember 15, 2022Desember 15, 2022

JAKARTA – JEJAKHUKUM.NET – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengendalikan

Bawaslu Sumbar Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu di Kampung Adat Nagari Sijunjung

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial|Desember 15, 2022

SIJUNJUNG, JEJAKHUKUM.NET – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bawaslu

Peringati Hari Juang TNI-AD Kodim 0311/Pessel Menggelar Upacara Dan Do’a Bersama

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial|Desember 15, 2022

PESSEL, JEJAKHUKUM.NET – Dalam rangka memperingati hari juang TNI-AD ke-77 tahun 2022,

DPC GMNI Mendesak DPRD Kabupaten Bekasi Ambil Sikap

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial|Desember 14, 2022Desember 14, 2022

KAB. BEKASI, JEJAKHUKUM.NET – Bulan Desember menjadi momen hari anti korupsi sedunia

Tiga Kali Rotasi Kapolres dan Kapolsek, Unggul SH:Pertanyakan Status (NM) Sebagai DPS

Artikel, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Pendidikan, Politik, Sosial, Umum|Desember 14, 2022Desember 14, 2022

BEKASI KOTA, JEJAKHUKUM.NET – Advokat Unggul SH, selaku Kuasa Hukum dari Mastaria

DPR Sahkan Calon Panglima TNI, Puan Harap Laksamana Yudo Mengayomi Rakyat

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Politik, Sosial|Desember 13, 2022Desember 14, 2022

JAKARTA, JEJAKHUKUM.NET – Laksamana TNI Yudo Margono resmi telah disetujui oleh Dewan

Presiden Jokowi Bertolak ke Belgia Hadiri KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Politik, Sosial|Desember 13, 2022

JAKARTA, JEJAKHUKUM.NET – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo bertolak

Sebelumnya
1
…
85
86
87
88
89
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.