Hasil tangkapan layar dari video yang berdurasi 1 menit : Sekelompok orang dan unit berat sedang melakukan pengerjaan di tambang ilegal/dok : istimewa
Karawang | Jejakhukum.net – Ditengah maraknya penutupan tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ( KDM). Justru ada sekelompok kecil yang sedang melaksanakan aktivitas nya merusak lingkungan.
Klapanunggal yang mana wilayah tersebut dikelilingi gunungan batu kapur, saat ini wilayah tersebut menjadi surga bagi para penambang ilegal.
Menurut Sekjen BUAS( Didi Holidi,SH), hal tersebut harus segera di dihentikan karena dalam aturan untuk dapat mengekploitasi hasil alam ada regulasi yang mengatur. Tidak sembarang perusahaan dapat melakukan pekerjaan tersebut jika apa yang menjadi persyaratan perijinan belum dimiliki.
” Ada lebih dari 5 penambang yang setiap harinya melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut, dan dari kesemuanya, menurut hasil investigasi team hanya ada satu perusahaan yang legalitas perizinan nya sesuai. Hal ini harus segera ditindaklanjuti, karna jika dibiarkan pastinya akan mempercepat kerusakan alam,” jelasnya kepada Jejakhukum.net, Rabu ( 26/03/25).
Lanjutnya, Menurut Didi, biasa dipanggil Kang Didi, mengatakan, bahwa hasil dari penambangan tersebut dilakukan secara Ilegal, dijual ke perusahaan pembuat semen di Bekasi.
” Ribuan kubik dalam sehari barang mentahan tersebut dibawa ke perusahaan penghasil semen di Bekasi. Menjadi pertanyaan besar jika perusahan tersebut tidak mengetahui bagaimana legalitas perusahaan tersebut saat melakukan MoU”.
” PT.Juishin, dalam hal ini seolah tutup mata dalam menerima bahan baku bagi produksinya,demi menutupi target capaian yang di rencanakan. Sebuah perbuatan melawan hukum, dan pastinya Negara sangat dirugikan oleh para oknum penambang tersebut,. Hal ini tidak boleh dibiarkan, kami akan segera bertindak melaporkan aktifitas penambangan Batu kapur yang ada di Klapanunggal, Kabupaten Bogor tersebut.
Pihak terkait, seolah tutup mata dengan adanya aktifitas ini. Kementerian Lingkungan hidup, Gubernur dan Stakeholder lainnya, pastinya akan kami minta untuk segera menindak perbuatan pengerusakan lingkungan oleh kelompok yang tidak memiliki integritas,” tutupnya.
