Bekasi, JEJAKHUKUM.net – Hasil analisa team Hukum PT.Media Pengacara Bersatu dan LBH. NUSANTARA SAKTI dalam hal laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2024 beberapa waktu lalu,ditemukan banyak masalah.
Menurut Ependi, Selaku Direktur Eksekutif PT.Media Pengacara Bersatu dan Ketua LBH-NUSANTARA SAKTI menjelaskan kepada wartawan tentang beberapa temuan hasil kajian team hukum nya yang sudah menguras isi otak, kemungkinan besar dari beberapa Instansi sepertinya harus berurusan dengan hukum.
” Beberapa temuan penggunaan keuangan negara tanpa memikirkan aspek yang jelas, dan beberapa kegiatan yang sepertinya juga merugikan negara, hal ini harus segera kami tindaklanjuti. Jika nanti di ketahui adanya dugaan korupsi, kami akan segera melaporkan ke Institusi Penegak hukum” jelas nya.
Melalui data yang diperoleh dari BPK RI, pemantauan sistem penggunaan anggaran dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi bisa di proteksi. Walaupun tidak semua, tetapi dari data inilah segala perbuatan pemerintah dapat diketahui.
Tahun 2023-2024, pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggelontorkan anggaran ratusan milliar hanya untuk biaya Konsultasi Kontruksi. Hal ini menjelaskan bahwa di tubuh BAPPEDA dan Bagian Pembagunan tidak memiliki Skil, sehingga Pemerintah dipaksa harus menggelontorkan anggaran buat ngomongin”Gimana cara membuat kontruksi bangunan yang baik” alhasil dari itu semua, pembangunan di Kabupaten Bekasi tetap saja tidak ada perubahan dan anggaran miliar an apakah hanya sebagai seremoni saja?
Dari sini kita dapat pastikan bahwa perekrutan para pejabat Eselon yang akan duduk di kursi Kepala Dinas tidak disesuaikan dengan keahliannya (Asal terap) sehingga dalam menjalankan tugasnya, para pejabat ini selalu menggunakan jasa konsultasi.
Ratusan miliar uang seharusnya dapat digunakan bagi kepentingan rakyat lainnya, dan bukan dianggarkan bagi kebodohan pengetahuan pejabat dalam menjalankan Tupoksinya. Bekasi hari ini belum memiliki pejabat yang punya Integritas, program berjalan asal bapak senang dan Anggaran melayang tanpa faham akan tujuan.
Sebagai Aktivis Anti Korupsi, Ependi berpesan kepada Pemerintahan saat ini, untuk dapat menjaga Kabupaten Bekasi dari kerusakan mental para oknum pejabat yang doyan makan uang rakyat, belajarlah dari pengalaman yang lalu, kembalikan Citra Kabupaten Bekasi yang Beriman dan Berintegritas.
” Kami berharap Bupati (Plt) dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karna yang faham Bekasi hanya orang Bekasii. Menjadi perhatian dan pengalaman bahwa Bekasi dalam bayang-bayang kelam yang harus segera mungkin di entaskan” , Tutupnya.
