Kementerian PU Segera Copot Feriyanto Pawenrusi Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang, Diduga Banyak Proyek Fiktif pada BBWS Sumatera VIII

Jakarta | Jejakhukum.net – Korupsi merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi isu yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor.

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, pemerasan, penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Kali ini, sorotan rekan-rekan media kepada Balai Besar Wilayah Sungai , (BBWS) Sumatera VIII Sumatera Selatan di Bawah Komando Feryanto Pawenrusi, Dimana telah terjadi dugaan – dugaan Penyimpangan baik Korupsi , Proyek Fiktif serta Manipulasi yang sampai saat ini kasusnya tidak ada Tindak lanjutnya.

Permasalahan ini tidak berhenti, dan sudah menjadi bahan Perbincangan Publik ,kepala balai selaku orang nomer satu di duga ” turut bermain ” dalam permasalahan tersebut. ketika dikonfirmasi untuk semua kejanggalan kejanggalan yang terjadi, kepala balai sulit untuk di ketemukan, seolah olah menghindar dari rekan rekan LSM dan wartawan, untuk dimintai keterangan, apalagi untuk bertemu.

Di empat paket Kecamatan Muara pinang , kabupaten Empat Lawang dan empat paket proyek Pemeliharaan BBWS Sumatera VIII dengan Nilai satu Milyar Lebih yang berada di lintang Kiri Kabupaten Empat Lawang , Proyek ini diduga Fiktif dan Bohong .

Hal yang sangat memalukan ini seharusnya menjadi Perhatian Menteri dan Irjen Kementerian PUPR untuk segera mengambil sikap dan Tindakan kepada oknum – oknum Yang terindikasi terlibat khususnya Kepala Balai Feriyanto yang memiliki Tanggung jawab di Instansinya Sumatera VIII , apalagi soal Proyek Fiktif Tahun Anggaran 2025 perihal Proyek Irigasi dan pengelolaan Sumber daya Air yang berujung pada Penyalahgunaan anggaran , Manipulasi Proyek dan Korupsi , terkonsentrasi pada Proyek operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp 41 Milyar lebih TA 2024 . Meski hal ini sudah bukan Rahasia umum dan sudah dilaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum , kasus tidak berjalan , dari info yang bisa dipercaya di sumatera VIII , Feriyanto kabalai memiliki jaringan kuat di penegak Hukum dan PUPR pusat sehingga kasus apapun akan mentok dan Buntu.

Jefry Sorongan Ketua Pelopor Angkatan Muda Perjuangan Indonesia (PAMPI) mengatakan ; Terkait Beberapa Proyek Fiktif Dari BBWS Sumatera VIII Palembang meminta APH Tangkap Dan Penjarakan PPK, Satker Dan Kabalai. Tapi Jangan Lupa Jika Ada Pihak Ketiga ( Kontraktor ) Yang Bersama Sama Melakukan Hal Tersebut Bisa Juga APH Memeriksa.karena ada indikasi “Turut” bermain dalam seluruh paket ini, dan selama ini kepala balai tidak pernah mau berkomunikasi dan komentar serta klarifikasi dengan media dan LSM dalam kasus ini. Haruskah Kementerian PU untuk yang kesekian kalinya tercoreng akibat ulah beberapa balai sungai maupun balai jalan yang berproses hukum. Tegas Jefry Sorongan.

(FA)