Karawang, JEJAKHUKUM.net – Lembaga pendidikan adalah ornamen terpenting dalam menyongsong masa depan suatu bangsa.
Melalui jenjang pendidikan, suatu negara berharap kepada generasi berikutnya dapat meneruskan perjuangan para pendahulunya.
Menjadi aneh, Karawang yang merupakan Kabupaten dengan pendapatan terbesar nomor satu se-Jawa Barat, tidak faham akan pentingnya sebuah lembaga pendidikan.
Menurut Ketua PAC Lembaga Investigasi Negara wilayah Cibuaya (Ahud), mengatakan kepada Jejakhukum.net, Kamis (31/07/25) bahwa dirinya melihat langsung tentang sebuah sarana pendidikan yang jauh dari kata baik, dan sepertinya sudah lama tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah.
” SDN Cemarajaya III, kondisinya sangat parah, sebenarnya sekolah tersebut tidak layak lagi untuk digunakan, tapi mau bilang apa? Toh kita masyarakat biasa yang hanya bisa berbicara dalam hati, karna kalau diluar banyak orang yang tidak suka dianggap tidak pro pemerintah ” kata dia.
Tidak hanya SDN Cemarajaya III, ada beberapa sekolah lagi yang nasibnya sama. Akibat kurangnya perhatian pemerintah, sarana pendidikan bagi rakyat pinggiran terabaikan.
Sesibuk itukah pemerintah Kabupaten Karawang sehingga hal yang sangat urgensi seperti ini perlu pertimbangan yang lama dan menunggu viral baru dikerjakan, lalu kenapa kalau untuk pembangunan infrastruktur jalan gercep, aneh!
” Heran aja lihat kelakuan pemerintah sekarang, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pemerintah menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan yang terlihat kasat mata ya itu,tapi kalau untuk pembangunan RKB atau sarana pendidikan dasar lainya ,pertimbangan nya cukup panjang dan melelahkan.
Hal ini seharusnya tidak boleh dibiarkan, pemerintah harus di kritisi, agar semua kebijakannya dapat dirasakan oleh semua masyarakat nya,” ujar dia.
Sebuah pemandangan yang tak layak, tapi dipaksakan untuk tetap indah, meski fisik bangunan sudah tak mampu bertahan menunggu kebijakan yang mudahan tak palsu dapat dirasakan oleh masyarakat, tapi entah kapan?
” Melihat kondisi dari fisik bangunan yang begitu rentan, tapi tetap harus dipaksakan untuk digunakan, karna belum ada sarana pengganti untuk para murid melakukan aktifitas pembelajaran.
Mudahan kedepannya, mata hati para pemilik kebijakan terbuka.
Janji-janji politik yang pernah terucap kami akan menagihnya, dan perjuangan kami untuk masyarakat lemah akan terus kami suarakan hingga kesetaraan itu benar bisa dirasakan oleh masyarakat meskipun di pelosok “, tutupnya.
