Karawang, JEJAKHUKUM.NET – 11 Juni 2024. Seiring dengan semakin santernya pemberitaan mengenai rencana H. Acep Jamhuri untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Karawang, berbagai tanggapan muncul dari masyarakat. Salah satunya datang dari Srikandi Pemerhati Karawang yang memberikan apresiasi atas langkah berani yang diambil oleh Acep Jamhuri.
“Saya kagum karena beliau harus rela mundur dari PNS dan secara otomatis menanggalkan sejumlah jabatan penting,” ungkap Srikandi tersebut. Jabatan-jabatan yang dimaksud meliputi posisi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Ketua TAPD Karawang, Ketua KORPRI Karawang, Ketua Dewan Pengawas RSUD Karawang, Dewan Pengawas/Komisaris Bank BJB Karawang, Ketua Dewan Pengawas PDAM, Ketua Tim Ruislag tanah milik Pemda Karawang, Ketua TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah), dan Ketua Baperjakat.
Menurut Srikandi Pemerhati Karawang, pengunduran diri dari sejumlah jabatan tersebut bukanlah keputusan yang mudah. “Sebagai masyarakat biasa, saya membayangkan jika dari setiap jabatannya itu seandainya beliau mendapatkan honor sekurangnya Rp 20 juta per bulan, maka berpotensi kehilangan pendapatan Rp 180 juta per bulan. Belum lagi jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka kemungkinan mencapai Rp 200 juta per bulan atau bahkan lebih,” jelasnya.
Namun, langkah ini juga memunculkan berbagai pertanyaan di benak publik. Apakah pengorbanan melepaskan sekian jabatan dan penghasilan yang cukup besar ini semata-mata untuk mengabdi, atau justru sedang mengejar sesuatu yang lebih besar lagi?
Kecurigaan ini semakin menguat setelah adanya laporan tentang kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh Sekda bersama partai-partai politik. “Wajar jika ada yang bertanya apakah kegiatan tersebut sama sekali tidak menggunakan fasilitas dan anggaran dirinya sebagai Sekda?” lanjut Srikandi Pemerhati Karawang.
Di tengah berbagai spekulasi, Srikandi Pemerhati Karawang menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam kepemimpinan. “Sepertinya kita sampai pada kesimpulan bahwa kita *tidak butuh calon pemimpin yang tidak jujur dan banyak masalah*,” tegasnya.
Komentar ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran dalam kegiatan politik. Publik berharap agar Acep Jamhuri dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas dan transparan.
Sebagai informasi, langkah Acep Jamhuri untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan diharapkan dapat memberikan contoh bagi pejabat lain yang ingin terjun ke dunia politik. Namun, tanpa kejelasan mengenai penggunaan fasilitas negara, kekhawatiran publik akan terus berlanjut.
Disisi lain, beberapa pihak seperti tim suksesnya menyatakan tetap mendukung Acep Jamhuri untuk jadi bupati karawang.. Dukungan dan kritik ini menunjukkan dinamika politik lokal yang semakin menarik untuk diikuti.
Dengan berbagai pandangan yang muncul, masyarakat Karawang menantikan perkembangan lebih lanjut terkait pencalonan Acep Jamhuri. Kejelasan dan transparansi dari pihak terkait menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan memberikan kepercayaan kepada publik. (Red)
