Pontianak, Jejakhukum.net – 20 September 2024,Dalam perkembangan terbaru terkait dugaan manipulasi nilai seleksi calon praja IPDN 2024, muncul nama AKBP Jamhuri yang diduga memiliki peran krusial. Berdasarkan laporan, AKBP Jamhuri disebut-sebut mampu memasukkan anaknya ke dalam IPDN dengan cara menggeser nilai peserta lain, meskipun ia tidak tercatat sebagai anggota resmi panitia seleksi. Hal ini memicu pertanyaan tentang kekuasaan dan akses yang dimiliki AKBP Jamhuri dalam proses seleksi tersebut.
Begini keterangan,”
Kombes Pol Sugiarto, dalam pernyataannya, menyebut bahwa AKBP Jamhuri tidak memiliki Surat Perintah (Sprint) sebagai panitia seleksi. Pernyataan ini muncul dalam pertemuan dengan H. Hendri Rivai SE, SH, MH, orang tua salah satu peserta seleksi yang diduga menjadi korban kecurangan nilai.
“Kasus ini kini menarik perhatian Publik, terutama mengenai bagaimana AKBP (Jamhuri) bisa mendapatkan akses penuh dalam seleksi tanpa status resmi sebagai panitia.
“Adanya dugaan pelanggaran ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan keadilan dalam seleksi calon praja IPDN tahun 2024, yang di laksanakan di Provinsi kalimantan Barat.
“Hingga kini, pihak terkait diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan menindak tegas Oknum-oknum yang terlibat dalam praktik manipulasi ini,agar kedepannya bisa terlaksana lebih baik lagi dan Lebih Transparansi.
