MEDAN, JEJAKHUKUM.NET – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam wadah Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMASI) Sumatera Utara menyampaikan telah melakukan penelusuran di lapangan terkait beberapa proyek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sumatera Utara pada T.A 2022 terkhusus pada pekerjaan konstruksi diantaranya Pekerjaan Rehabilitasi rumah dinas negara dengan Pagu Anggaran Rp 7.640.166.045,48, lalu pekerjaan pembangunan lanjutan Lapas kelas II A pancur batu, kerjaan fisik lapas lubuk PAKAM, Rutan Tanjung kusta dan kerjaan tembok keliling saluran drainase pada lapas kelas II Siborong Borong. Proyek yang disebutkan tersebut sampai saat ini pun terindikasi belum tuntas.
“Ironisnya, kami duga kuat pada pekerjaan tersebut terdapat monopoli yang di motori oleh segelintir oknum. Tentu ini adalah bentuk nyata lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kemenkumham Sumatera utara, atau jangan-jangan dan diduga kakanwil tidak kuasa untuk menahannya atau bahkan sudah menjalani komunikasi yang erat dengan segelintir oknum tersebut,” tutur Anca ketua Somasi pada, Kamis (15/12/2022).
Maka dengan segala penuh kehormatan, sambungnya, pihak Somasi mendorong dan meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera dapat memanggil dan mengevaluasi Kepala Kakanwil Kemenkumham Sumut. “Mohon segera ditindak-lanjuti bentuk tim bongkar proses lelang, dan proses pekerjaan yang kami nilai sampai hari ini belum selesai agar tidak terjadi pembayaran yang dipaksa maupun di seratus persen-kan,” imbuhnya.
Anca juga meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk lakukan pemeriksaan dan usut pekerjaan yang dimaksud serta proses lelangnya.
“Kejaksaan agung RI harus mengusut ini, dan memeriksa kakanwil kemenkumham sumut sebab terlihat dilapangan proses pekerjaan sampai hari ini masih berlanjut, khawatirnya terjadi cipta kondisi yang jahat demi keuntungan pribadi dan ataupun kelompok,” tegas Mahasiswa tersebut.
“Terakhir, kami minta Menteri Hukum dan Ham Copot Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Tentu tidak akan ada asap abapila tidak ada api dan tentunya ini adalah bagian kritik untuk membangun dan memperbaiki di wilayah Sumut,” tutup Anca.(*/dok-ist/hms-somasi/Tim-Red)
