‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Kepolisian/Polri

Ormas Perjuangan Ojek Online Karawang (POOK) Desak Pihak Kepolisian Segera Memproses hukum pemilik SPBU 34.41341 Klari Kabupaten Karawang

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|April 6, 2024

Karawang, JEJAKHUKUM.NET [] Ormas Perjuangan Ojek Online Karawang (POOK) desak pihak Kepolisian

Terkait Pembunuhan Casis Bintara TNI AL Asal Nias Selatan, Ketua PERADAN Sumut Angkat Bicara

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|April 4, 2024

JEJAKHUKUM.NET JAMBI – Belum adanya kepastian hukum terhadap pembunuhan calon Bintara pemuda

Minat Kuat Siswa SMAN 1 Rawamerta Mengenal Dunia Jurnalistik

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|April 3, 2024

KARAWANG, JEJAKHUKUM.NET – Belajar tentang dunia jurnalistik bukanlah hal yang lazim bagi

Aduan Masyarakat tentang Tindakan Perusahaan Pembiayaan atau Leasing Melalui Debt Colector terhadap konsumen semakin marak diterima Lembaga Perlindungan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI)

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|April 2, 2024

Karawang, JEJAKHUKUM.NET [] Aduan masyarakat tentang tindakan Perusahaan pembiayaan atau leasing melalui

DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Karawang membuka pendaftaran bagi calon yang ingin maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Karawang 2024

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|April 1, 2024

KARAWANG, JEJAKHUKUM.NET | DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Karawang membuka

Sub Detasemen Polisi MIliter (Subdenpom) III/3-1 Karawang Bagikan Takjil Gratis

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|Maret 28, 2024

Karawang, JEJAKHUKUM.NWT – Memasuki pertengahan bulan Ramadhan 1445 H, Sub Detasemen Polisi

Bawaslu Imbau Kepala Daerah Tidak Rolling Jabatan ASN Jelang Pilkada 2024

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Pemerintah Daerah, Pemilu 2024, Politik, Seni & Budaya, Sosial|Maret 27, 2024Maret 27, 2024

BANDAR LAMPUNG | jejakhukum.net – Beberapa bulan ke depan, tepatnya pada 22

Audiensi LSM RIB dengan Dirjen DJP Kemenkeu RI : Kerugian Negara 79,4 Miliar Rupiah Lebih Per-Tahun 2015-2024

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Pusat, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial|Maret 26, 2024Maret 27, 2024

JAKARTA | jejakhukum.net – LEMBAGA Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya (LSM RIB)

Farah Nuriza Amelia Minta Bawaslu Awasi Larangan Sehingga Terjadi Mutasi ASN

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Politik, Sosial, Umum|Maret 26, 2024Maret 26, 2024

BANDAR LAMPUNG | jejakhukum.net – Dewan Pembina Aksi Milenial Lampung, yang juga

Sebelumnya
1
…
12
13
14
15
16
…
52
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.