‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

5 Sub-Penyalur BBM Mati Genap Setahun, LIN Tagih Bupati Kubu Raya Jangan Hanya Berani Bersuara Soal SPBUN!

Kadinkes Dorong Penguatan Layanan RSUD di Forum Dinas Kesehatan Jabar

Kepolisian/Polri

Ngeriiii, Marak Pelaku Usaha Ilegal BBM Solar Bersubsidi di Cikarang Barat, Polres Bekasi Kabupaten Tak Menindak

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|Maret 25, 2024

JAKARTA, JEJAKHUKUM.NET | Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi

Dinas CKTRP Jakut Seolah ‘Mandul’, Copot Kasudinnya yang Membiarkan Bangunan Showroom Mobil Melakukan Pelanggaran Berat

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Pusat, Sosial, Umum|Maret 22, 2024Maret 24, 2024

JAKARTA | jejakhukum.net – Dalam kinerjanya, dengan berpedoman terhadap Peraturan Gubernur (Pergub)

Ketua DPD FWJI Jabar Soroti Dugaan Money Politic di KPU Jabar, BAWASLU Jangan Diam Saja!

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|Maret 20, 2024

JEJAKHUKUM.NET – KOTA BANDUNG, – Beredarnya informasi berupa akun tiktok dilengkapi dengan

Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karawang Lakukan Evaluasi

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|Maret 20, 2024

Karawang, JEJAKHUKUM.NET – Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan

Merasa Dirugikan Perusahaan Korea Selatan ini, Penggugat Tuntut Ganti Rugi Material dan Immaterial

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|Maret 19, 2024

JAKARTA | JEJAKHUKUM.NET – Kasus gugatan perdata Wanprestasi (gagalrasa bayar) dengan perkara

Direktorat Pengawasan Teritorial (Dirwaster) Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Jawa Barat Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|Maret 18, 2024

Karawang, JEJAKHUKUM.NET – Direktorat Pengawasan Teritorial (Dirwaster) Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen

Ketum LSM RIB Sikapi Serius dalam Penetapan Tersangka di Polres Kampar. Indikasi Adanya Backing “Mafia Tanah” di RiAU

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Sosial, Umum|Maret 18, 2024Maret 18, 2024

JAKARTA | jejakhukum.net – DALAM hal ini [saya] netral, kita minta penyidik

Temukan THM Langgar SE Bupati, H. Aep

Agama & Religi, Artikel, Ekonomi, Hiburan, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum, X-File|Maret 17, 2024

Karawang, JEJAKHUKUM.NET – Mulai Minggu THM Tutup Total Selama Ramadan”Latifudin Manaf MaForkopimda Sidak

Kadishub Zeno Bachtiar “Bungkam” terkait Parkir Liar di Beberapa Titik Kawasan Kota BEKASI

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Sosial, Umum|Maret 17, 2024Maret 17, 2024

BEKASI | jejakhukum.net – Diperkirakan telah sekian tahun lamanya parkir liar terindikasi

Sebelumnya
1
…
13
14
15
16
17
…
52
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.