Ratusan Warga Tiga Desa di Ketungau Hilir Tuntut Plasma 30 Persen di Dalam HGU dan Pengembalian Lahan di Luar HGU Milik Masyarakat

‎PANEN PERDANA PLASMA DI LUAR HGU, PEMKAB SINTANG DAN MANAJEMEN PT SNIP MANGKIR – WARGA 3 DESA: NEGARA KEMANA? ‎ ‎SINTANG, KALBAR – Ironi terjadi di Kecamatan Ketungau Hilir. Di saat petani merayakan panen perdana di hamparan kaplingan plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Kabupaten Sintang dan Manajemen PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) kompak tidak hadir. ‎ ‎Kamis, 1 Oktober 2026. Panen perdana yang digelar oleh warga dari Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu – yang meliputi Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap – seharusnya menjadi momentum bersejarah. Momentum kembalinya hak rakyat atas lahan di luar HGU yang selama bertahun-tahun dituntut. ‎ ‎Namun momentum itu dicederai oleh sikap abai. ‎ ‎Pantauan di lokasi, tidak satu pun perwakilan dari Pemkab Sintang, Dinas Perkebunan, maupun Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Perkebunan (TP3K) terlihat di lapangan. Lebih miris lagi, manajemen PT SNIP sebagai pihak yang selama ini dituntut merealisasikan plasma 30% juga tidak menunjukkan batang hidungnya. ‎ ‎”Ini panen perdana di lahan kami sendiri, di luar HGU mereka. Ini bukti kami mampu mengelola. Tapi lihat, pemerintah daerah tidak datang, perusahaan apalagi. Mereka hanya pandai janji di atas kertas, tapi takut menginjak tanah rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga dengan nada tinggi. ‎Panen ini bukan sekadar panen sawit. Ini adalah Pernyataan Sikap Politik. Warga 3 Desa menegaskan: ‎ ‎1. Plasma di luar HGU adalah hak mutlak rakyat, bukan pemberian perusahaan. ‎2. Ketidakhadiran Pemkab Sintang adalah bentuk pembiaran negara terhadap penderitaan rakyat Ketungau Hilir. ‎3. PT SNIP telah gagal menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian plasma 30% sesuai amanat undang-undang. ‎ ‎Selama ini warga sudah melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Sintang, menyerahkan surat pernyataan sikap bersama pada 10 September 2026, namun jawaban yang didapat hanya janji. ‎ ‎Hari ini rakyat membuktikan: Tanpa pemerintah, tanpa perusahaan, kami tetap panen di tanah kami. ‎ ‎Warga Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu mendesak Bupati Sintang untuk segera turun ke lapangan, tidak hanya duduk di balik meja. Serta mendesak PT SNIP untuk menghentikan praktek penguasaan lahan di luar HGU dan segera realisasikan plasma 30 persen. ‎ ‎Jika tidak, panen perdana ini akan menjadi awal dari gerakan penarikan total lahan warga yang berada di luar HGU PT SNIP. ‎ ‎ ‎CATATAN REDAKSI: Redaksi selalu siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebutkan dalam rilis berita yang sudah diterbitkan ini. Kami menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik. ‎ ‎ ‎Hidup Petani! ‎(Tim)Raja jalanan ‎

IPLT Jalupang Dikebut, PRKP Karawang Pastikan Pembangunan Tepat Mutu dan Tepat Waktu

Pasukan 1000 Janda Rilis Trailer and Poster, Ungkap Kisah Historical Fantasy Action Tentang Perjuangan Gigih Perempuan Atjeh

PROYEK IMIGRASI KARAWANG Rp9,3 MILIAR DISOROT! K3 DIDUGA LEMAH, PT NARA MUNCUL, PENGAWASAN KE MANA?

Kepolisian/Polri

Kembali terjadi aksi Vandalisme pada Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Karawang, kali ini pengrusakan APK berupa poster Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Buruh untuk Dapil 1 Karawang, Anita Rahayu.

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemilu 2024, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial|Desember 12, 2023Desember 12, 2023

KARAWANG, JEJAKHUKUM.NET [] Poster APK Anita Rahayu yang berlokasi di jalan raya

Sahabat Ganjar Mahpud dan Kawan JuangGP beserta Artis Papan Atas Meriahkan Panggung Pesta Rakyat

Artikel, Ekonomi, Hiburan, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Kuliner, Lalu Lintas/Perhubungan, Olah raga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 11, 2023

Karawang, JEJAKHUKUM.NET. [] Sejumah artis papan atas tanah air memeriahkan panggung pesta

2 Tahun Tak Tuntas Persoalan PKL Di Luar Pasar Bantar Gebang, RWP PBG Akan Bersurat Ke Pj. Walikota Bekasi

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kuliner, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 10, 2023

BEKASI | JEJAKHUKUM.NET – Aktifitas para pedagang di badan jalan /trotoar di

Persatuan Doa Suara Kasih dan Persatuan Gereja Gereja Di Indonesia Setempat (PGIS) Gelar Bakti Sosial beserta Kim Medical Clinik

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 10, 2023

Karawang, JEJAKHUKUM.NET. – Persatuan Doa suara kasih dan Persatuan Gereja Gereja Di

Kampanye Cawapres Gibran di Karawang dengan tajuk Pantura Dukung Gibran

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 10, 2023

KARAWANG, JEJAKHUKUM.NET. – Sejumlah tokoh politik dan relawan terpantau hadir di kampanye

Refleksi Akhir Tahun 2023, Kajari Karawang Sampaikan Ini..

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kriminal, Lalu Lintas/Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 8, 2023

Karawang,JejakHukum.net> Kejaksaan Negeri Karawang berikan paparan capaian hasil kerja tahunan pada siaran

HUT Ke-74 Polda Metro Jaya Beri Layanan Kesehatan Gratis Dan Bagikan 1.000 Paket Sembako

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Lalu Lintas/Perhubungan, Militer, Pemerintah Pusat, Politik, Seni & Budaya, Sosial|Desember 7, 2023Desember 8, 2023

JAKARTA | jejakhukum.net – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang

Deklarasi RPG (Relawan Prabowo-Gibran) Kab. Bogor, Bersama Organisasi Persatuan Janda Mandiri Indonesia

Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Pemerintah Daerah, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial|Desember 3, 2023Desember 3, 2023

BOGOR | jejakhukum.net – Kabupaten Bogor telah menulis sejarah baru dalam kancah

GILA!! ANGGARAN 560 JUTA HANYA UNTUK BIKIN TAMPUNGAN AIR

Artikel, Ekonomi, Hukum, Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan RI, Kepolisian/Polri, Kesehatan, Kriminal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pendidikan, Politik, Seni & Budaya, Sosial, Umum|Desember 1, 2023

Karawang,JEJAKHUKUM.Net>> Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2023 diduga bermasalah, hasil temuan

Sebelumnya
1
…
26
27
28
29
30
…
52
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.