JAKARTA | jejakhukum.net – Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) dengan dukungan Stop TB Partnership Global mengadakan sosialisasi hasil implementasi dan membagikan hasil pembelajaran daerah terkait hasil advokasi Public-Private Mix (PPM).
Acara yang bertajuk
“Diskusi Nasional: Lika-liku Public-Private Mix (PPM)” dikemas dalam drama musikal dan film dokumenter yang diselenggarakan di Soehanna Hall Jakarta yang juga ditayangkan secara langsung di kanal YouTube STPI pada, Rabu (24/07/2024)
Mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal penemuan kasus, pelaporan kasus hingga kualitas pelayanan TBC, mengakibatkan Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan kasus TBC di dunia.
Di sisi lain menurut studi Patient Pathway Analysis (2017) menyatakan bahwa 74% masyarakat lebih memilih pergi untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan (faskes) swasta. Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah, karena akses lebih mudah dicapai dibandingkan dengan fasilitas kesehatan publik atau milik pemerintah.
Hal ini semakin mendorong perlunya pendekatan District-based Public Private Mix (DPPM) atau kerjasama antara faskes swasta dan pemerintah untuk menyukseskan program penanggulangan TBC.
dr. Nurul Luntungan MPH selaku Ketua Yayasan STPI mengatakan, Pemerintah sudah berupaya memperkuat eliminasi TBC dengan pendekatan Public Private Mix (PPM) dan kolaborasi lintas sektor. “STPI telah mencoba mendukung upaya tersebut melalui advokasi PPM di 9 daerah dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, mobilisasi anggaran, dan penguatan jejaring PPM,” ujar dr. Nurul Luntungan
Sementara itu, dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI menyampaikan pembelajaran advokasi PPM di 9 daerah, Hendry juga mengungkapkan, bahwa Pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan kebijakan yang mendukung, membuat rencana aksi daerah yang nanti menjadi acuan dalam pertemanan dan penganggaran yang ada di daerah
“Serta membuat mekanisme jejaring kerja dan kemitraan antara Puskesmas dengan Dokter Praktik Mandiri, Klinik Pratama, masyarakat termasuk lurah/camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan, pihak swasta, dan juga media,” tegas dr. Henry.
Menanggapi hal tersebut dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI menyampaikan bahwa strategi PPM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan TBC di setiap daerah, sehingga mengurangi keluhan yang sering muncul di masyarakat
“Kejadian bolak-balik RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya adalah kenyataan yang kita alami saat ini, dendam strategi PPM diharapkan bisa mengurangi lika-liku tersebut, namun tentu masih harus terus diperkuat dengan kebijakan yang memadai di setiap daerah,” terang dr. Imran Pambudi.
Membicarakan tentang penguatan kebijakan di daerah, saat ini sedang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk setiap daerah mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan TBC.
“Dampaknya luar biasa, kepala daerah mulai aware dan meminta kepala dinas kesehatan daerah untuk catch up ke program TBC,” tutup dr. Imran Pambudi dalam amanat pesannya.
Meskipun dorongan advokasi yang STPI lakukan saat ini sudah berakhir, bukan berarti strategi PPM ini usai. Masih harus terus dijalankan karena banyak pembelajaran yang bisa dipetik dan yang bisa diadopsi. “Tentu harapannya program penguatan PPM ini bisa terus dijalankan dalam mendukung eliminasi TBC 2030,” tandasnya.(*/dok-ist./biro-jakut/@FAZZA)
